Memodelkan bauran kebijakan

Memodelkan bauran kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia dalam Globalisasi telah menyebabkan saling ketergantungan antar bangsa yang ditandai dengan terbukanya pasar domestik terhadap produk-produk dari negara lain. Transformasi ekonomi global menyebabkan persaingan yang kuat antar sektor industri di setiap negara, untuk mendapatkan pangsa pasar global. Sebagai konsekuensinya, suatu industri harus memiliki daya saing yang tinggi. Untuk meningkatkan daya saing, kita harus memecahkan hambatan dalam rantai industri, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta lingkungan ekonomi internasional. Dalam mencapai hal tersebut, peran pemerintah untuk mendukung industri sangat penting. Sebuah studi oleh Lall (2004) menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil bagian dalam menghadapi globalisasi dan perubahan teknologi. Kausalitas antara elemen kebijakan publik, strategi manajemen swasta dan daya saing industri sangat penting (Martin, Westgren & van Duren, 1991). Lall (2004) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mendukung peningkatan daya saing. Industri kelapa sawit telah menjadi sektor utama perekonomian Indonesia. Indonesia telah menjadi produsen Minyak Sawit terbesar sejak 2007, dan sejak 2009 juga menjadi pengekspor terbesar (Gambar 1). Industri kelapa sawit memiliki proses yang panjang dan produk akhir yang banyak, namun di Indonesia pasar ekspor didominasi oleh produk mentah yaitu Crude Palm Oil (CPO). Dengan demikian, ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas yang bernilai tambah rendah. Jika proporsi produk akhir dapat ditingkatkan, pendapatan dari ekspor pada akhirnya akan meningkat, dan pada saat yang sama akan meningkatkan daya saing industri juga. Di industri ini juga ada isu lingkungan, dimana produk harus dari perkebunan yang lestari secara lingkungan dan sosial. Menanggapi hal ini Roundtable on Sustainable Pelm Oil dibentuk. RSPO mengembangkan standar dan persyaratan global untuk memastikan bahwa produk minyak sawit berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Bukti bahwa produk memenuhi persyaratan adalah produk tersebut mendapatkan label Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). Karena industri ini sangat penting, pemerintah ingin memastikan industri tersebut berkembang dengan baik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait industri kelapa sawit. Untuk melindungi dan meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat, ada kebijakan subsidi. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan. Kebijakan tersebut adalah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang merupakan RSPO versi Indonesia. Kebijakan tersebut akan memastikan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan produksi dan ekspor, sekaligus memastikan bahwa produk yang diekspor sesuai dengan aspek lingkungan.
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan model yang dapat menggambarkan dan mengakomodasi pemerintah sebagai koordinator industri. Pemerintah dipersepsikan sebagai koordinator industri dengan memberikan kebijakan, dalam rangka meningkatkan daya saing di lingkungan makro (ekonomi). Model tersebut diharapkan dapat menjelaskan dampak kebijakan pemerintah dengan mensimulasikan kinerja industri yang diukur dari daya saingnya. Penelitian ini juga bermaksud untuk membangun sebuah model yang dapat menemukan bauran kebijakan yang optimal oleh pemerintah dan dampaknya terhadap industri, khususnya pada tingkat persaingan internasional.